Tata Kelola

Tata Kelola Perusahaan

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk senantiasa memastikan struktur, mekanisme, dan kebijakan yang kuat dalam penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) atau yang saat ini disebut Governansi. Prinsip GCG diterapkan sesuai TARIF yaitu: Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency), dan Keadilan (Fairness).

"PGN berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan."

Perwira Subholding Gas

Perwira Subholding Gas memiliki peran penting dalam membentuk budaya, inovasi, daya saing, serta kesuksesan dan pertumbuhan bisnis PGN dalam jangka panjang. Memahami hal ini, selama tahun 2024 PGN menempatkan Perwira Subholding Gas sebagai aset strategis untuk mendorong kinerja PGN Group dalam mencapai kinerja terbaik. Hingga akhir tahun 2025, PGN secara Group tercatat memiliki sebanyak 2.735 Pekerja yang berkontribusi di Perusahaan induk PGN Group dan entitas anak.

PGN Group senantiasa berupaya untuk menjamin lingkungan kerja yang profesional, aman, dan nyaman bagi Perwira Subholding Gas. Komitmen ini menjadikan Perwira Subholding Gas dapat bekerja dengan sepenuh hati dan dengan kesempatan yang sama. Lebih lanjut, PGN juga memastikan keberagaman yang terdapat di Subholding Gas tanpa diskriminasi di tempat kerja, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Respectful Workplace Commitment yang ada.

Profil Perwira

Pengembangan Kompetensi Perwira

PGN secara berkelanjutan melakukan peningkatan kapasitas Perwira guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tercapainya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Salah satu yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan program leadership development bagi seluruh level Perwira Subholding Gas. Program leadership development tersebut diantaranya:

Program mandatory merupakan pembekalan kepada Perwira Subholding Gas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan level jabatannya saat ini.
Program talent development sebagai wujud komitmen Manajemen PGN dalam rangka mempersiapkan pengembangan Perwira Subholding Gas yang berpotensi untuk menjadi bagian dari suksesi kepemimpinan.

Manajemen Sumber Daya Manusia

256

Total
8.896

Total

Komitmen

Implementasi Tata Kelola Perusahaan PGN dengan prinsip TARIF yaitu: Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggungjawab), Independency (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Perseroan juga terus melakukan pemutakhiran berbagai Pedoman, Prosedur Operasi, Manual dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta program transformasi dan perkembangan Perusahaan yang dikuatkan dengan sosialisasi dan penerapannya.

Bagan Struktur Tata Kelola Perusahaan di PGN
Struktur Tata Kelola

Tata Kelola
Struktur

Sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tergambarkan pada Organ Utama Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing Organ Tata Kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan GCG dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

Anggaran Dasar

Anggaran Dasar sebagai bagian dari akta pendirian sebuah perseroan merupakan dokumen dasar dalam tata kelola perusahaan. Didalam Anggaran dasar memuat tentang perihal hak dan kewajiban baik Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Anggaran dasar bersifat internal yang mengikat organ perusahaan dalam tubuh suatu perseroan. Anggaran dasar yang telah diumumkan dalam Berita Negara, bersifat mengikat dan menjadi Undang-undang bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya.

Board Manual

Board Manual merupakan seperangkat petunjuk tata laksana hubungan Dewan Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan mekanisme hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas.

Komite

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu Komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Audit & Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Conny Lolyta Rumondor

Komisaris Independen/Ketua Komite Audit
64 th

Pendidikan
1991: S2 Institut Pertanian Bogor, Bogor
1984: S1 Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Karir
2024 - Ags 2025: Anggota Independen Dewan Pengawas PERURI
2016 - saat ini: Wakil Ketua Umum DPP at Real Estat Indonesia
2012 - 2013: Sekretaris Badan Kehormatan DPRD Kota Manado
2012 - 2013: Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Manado
1986 - 1994: Staf Bidang Ekonomi at BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara

Thanon Aria Dewangga

Komisaris/Ketua Komite PMRPU
53 th

Pendidikan
2016: S3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran, Bandung
2002: S2 Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta
1996: S1 Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, Bandung

Karir
2024 - saat ini: Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara
2019 - 2024: Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet
2017 - 2019: Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet

Widjono Hardjanto

Komisaris Independen/Anggota Komite Audit
69 th

Pendidikan
1976: S1 Hukum, Universitas Indonesia

Karir
2024 - 2025: Komisaris Independen PT PLN Nusantara Power
2002 - 2014: Direktur Utama PT Nusantara Energi
2000 - 2018: Vice President PT Kiani Kertas

Rambe Kamarul Zaman

Komisaris/Anggota Komite PMRPU
69 th

Pendidikan
2022: S3 Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta
2012: S2 Manajemen, STIE Kusuma Negara, Jakarta
1983: S1 Manajemen Industri, STMI , Jakarta

Karir
2019 - saat ini: Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI
2014 - 2019: Ketua Komisi II DPR RI
2005 - 2009: Ketua Tim Kerja II Sosialisasi Putusan MPR
2004 - 2009: Ketua Komite Kerja DPR - DPD RI

Erwin Miftah

Anggota Komite Audit
56 th

Pendidikan
1999 - 2001: S2 Human Resources Management, University of Western
1994 - 1997: S1 Manajemen, Universitas Terbuka
1997 - 1999: DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
1989 - 1992: DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Karir
2021 - 2026: Chief Audit Executive (CAE) PT Askrindo
2014 - 2021: Direktur Unit Audit BUMN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2011 - 2014: Kepala Unit Internal Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2002 - 2011: Kepala Divisi Human Resource (HR) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
1993 - 2001: Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Yan Rahadian

Anggota Komite PMRPU
49 th

Pendidikan
2007: S2 Ilmu Akuntansi, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indoensia
1998: S1 Ilmu Ekonomi - Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Karir
2020 - saat ini: Anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
2018 - saat ini: Narasumber Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)
1998 - saat ini: Staf Pengajar FEB UI
2013 - 2024: Anggota Komite Audit PT Asuransi Bintang Tbk
2021: Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Tbk
2013 - 2018: Kepala PPA FEB UI
2012 - 2018: Anggota Tim Teknis Komite Penyusun KAK BI
2009 - 2013: Wakil Kepala PPA FEB UI
2008 - 2009: Kepala Pusat Akuntansi Sektor Publik Departemen Akuntansi FEB UI
2007 - 2008: Koordinator Program Akuntansi Sektor Publik Diploma 3 FEB UI
2000 - 2005: Kepala Laboratorium Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UI

Handono Ishardyatmo

Anggota Komite Audit
54 th

Pendidikan
2003 - 2008: S3 Manajemen, Universitas Padjajaran, Bandung
1998 - 2000: S2 Magister Manajemen, Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta
1990 - 1994: S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya

Karir
2024 - 2025: Komite Audit PT Bhumi Visatanda Indonesia
2024: Dosen Pasca Sarjana di Universitas Pertahanan
2022 - 2024: Dosen Pasca Sarjana di Universitas Mitra Bangsa
2012 - 2023: Dosen Institut Kesatuan Bogor
2019 - 2022: Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia Niaga (PT Mega Eltra)
2016 - 2019: Komite Manajemen Risiko & GCG PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company
2015 - 2016: Staff Khusus Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan
2012 - 2016: Komite Audit PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company
2009 - 2011: Dewan Penasehat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2008 - 2009: Dewan Penasehat PT Aneka Tambang Tbk
2007: Ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Multimedia Nusantara
2002: Kantor Akuntan Publik - Griselda & Partner
2002: Kantor Akuntan Publik - Hasan Salipu & Partner

Yudo Anggoro

Anggota Komite PMRPU
45 th

Pendidikan
2010 - 2015: PhD in Public Policy, University of North Carolina
2007 - 2009: Master of Science in Management, ITB
1999 - 2004: Bachelor of Industrial Engineering, ITB

Karir
2020 - saat ini: Director, Center for Policy and Public Management, SBM ITB
2020 - 2022: Director, Jakarta Campus, SBM ITB
2019 - 2021: Audit and GCG Committee, PT Transportasi Jakarta
2004 - 2007: Manager, Citibank, N.A.

Widya Perwitasari

Anggota Komite Audit
44 th

Pendidikan
2018 - 2024: S3 Financial Criminology, Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA
2007 - 2009: S2 International Finance, Graduate School of International Studies, Sogang University
2000 - 2004: S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Karir
2010 - saat ini: Staf Pengajar FEB UI
2021 - 2025: Anggota Komite Audit PT Asuransi Tbk
2021 - 2023: Technical Advisor Parker Russel Indonesia
2018 - 2021: Konsultan RSM Indonesia
2010 - 2018: Konsultan Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI
2015 - 2019: Anggota Tim Teknis Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan BI
2017 - 2018: Anggota Tim Kajian Akademik dan Penyempurnaan Pedoman Pelaporan Keuangan - KLHK
2005 - 2007: Konsultan PT Mitra Integrasi Informatika
2005: Loan Officer Bank Woori Indonesia

Moch. Hatta Filsafawan

Anggota Komite PMRPU
62 th

Pendidikan
1997: Post Graduate, Msc. In Energy Management and Conservation from Faculty of Technology, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Middlesex University, London, UK
1990: Graduate, majoring in Management from Economic Faculty, University of Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Karir
Mei 2020 - Jul 30, 2024: Retired from SKKMigasMay 2019 – May 2020 Pre Retirement from SKKMigas
Apr 2019 - Mei 2019: Vice President under Deputy of Finance and Monetization, SKK Migas
2017 - 2019: Vice President, Exploration PSC Audit Division, SKK Migas
Mar 2017 - Jun 2017: Vice President, Business Strategy, Risk Management and Taxation Division, SKK Migas
2015 - 2017: Vice President, Risk Management and Taxation Division, SKKMigas
2014 - 2015: Special Staff to Vice Chairman of SKKMigas
2012 - 2014: Senior Manager, WP&B and POD Control Department, SKK Migas
2010 - 2012: Senior Manager, WP&B and POD Control Department, BPMigas
2008 - 2010: Manager, Field Development of Eastern Indonesia, BPMigas
2008 - 2010: Manager, Field Development of Eastern Indonesia, BPMigas
1990 - 2003: Staff, Research and Development Centre for Oil and Gas Technology, PPTMGB "LEMIGAS"
Komite Audit
Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan tujuan berikut :
1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Mendorong terciptanya governansi Perusahaan yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan melalui peningkatan kualitas pengendalian internal Perusahaan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha ("Komite PMRPU") dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan penasihatan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan menyusun rekomendasi mengenai:
1. Sistem manajemen risiko dan risiko kunci yang berdampak kepada kinerja dan reputasi Perusahaan,
2. Rencana dan pengembangan usaha Perusahaan;
3. Meningkatkan kualitas laporan kegiatan dan hasil usaha Perusahaan sesuai dengan prinsip GCG.
Komite Nominasi, Renumerasi dan GCG
Tony Setia Boedi Hoesodo

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen/Ketua Komite NRGCG
72 th

Pendidikan
S3 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
S2 MSDM di American World University
S2 MSDM di STM IMMI, Jakarta
S2 Hukum di STIH IBLAM
S1 Administrasi Negara STIA Bandung
S1 MSDM di STIA-LAN Jakarta
S1 Administrasi Pembangunan di UT Bandung

Karir
Ags 2025 - saat ini: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PGN Tbk
2024 - Ags 2025: Komisaris Independen PT PGN Tbk
2011 - 2012: Deputi Pendidikan Lemhannas RI - Lembaga Ketahanan Nasional
2006 - Komandan Pusat Pendidikan Infantri TNI AD

Edward Omar Sharif Hiariej

Komisaris/Anggota Komite NRGCG
53 th

Pendidikan
2009: S3 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2004: S2 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
1998: S1 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Karir
2024 - saat ini: Wakil Menteri Hukum
2020 - 2023: Wakil Menteri Hukum dan HAM
2020 - 2023: Komisaris Pertamina EP Cepu
2020 - 2023: Dewan Pengawas Gelora Bung Karno
2020 - 2023: Penasehat Senior Kantor Staf Presiden R1
1999 - saat ini: Dosen Fak. Hukum UGM

Noviardy Fachruddin

Anggota Komite NRGCG
57 th

Pendidikan
1989 - 1992: 5 Semester Administrasi Niaga, Universitas Khatolik Parahyangan
1987 - 1991: Diploma III Sastra Inggris Universitas Padjadjaran

Karir
2023 - 2024: Direktur PT Dhirajaya Garda Indonesia
2016 - 2023: Kepala Divisi HR Consulting & Integrated System Kukelola
2003 - 2016: Kepala Cabang Senior Asuransi Astra
2001 - 2003: SPV PT Indomobil Sentosa Trada
1997 - 2001: Kepala Cabang PT Danamon Usaha Pembiayaan
1992 - 1997: CMO PT Astra Credit Companies

Yuli Kristiyono

Anggota Komite NRGCG
63 th

Pendidikan
1990 - 1993: Program Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
1984 - 1987: Program Dilpoma III Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Karir
2021 - 2023: Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2017 - 2021: Direktur Penegakan Hukum DJP
2016 - 2017: Kepala Kantor Wilayah DJP Yogyakarta
2014 - 2016: Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP
2012 - 2014: Kepala Sub Direktorat Penyidikan, merangkap Plt Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP
2004 - 2012: Auditor/Fungsional pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1987 - 2004: Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Fajar Ariwinadi

Anggota Komite NRGCG
50 th

Pendidikan
2006 - 2008: S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia
1994 - 2000: S1 Fakultas Teknis Universitas Indonesia Jurusan Teknik Sipil

Karir
Jan 2023 - Mar 2024: Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perumnas
Sep 2021 - Des 2022: GM Corporate Finance PT Goldem Blossom
Mar 2018 - Ags 2021: GM Corporate Finance PT Urban Jakarta Propertindo Tbk
Okt 2017 - Feb 2018: Advisor to Finance Director PT Tuban Petrochemical Indonesia
Nov 2016 - Feb 2018: AVP Business Development PT Semen Indonesia Tbk
Okt 2011 - Okt 2016: AVP PT Trimegah Securities
Jul 2010 - Sep 2011: Office PT Perusahaan Pengelola Aset Persero
Komite Nominasi, Remunerasidan GCG (Komite NRGCG) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan tujuan berikut:
1. Meningkatkan fungsi pengawasan internal dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Perusahaan untuk memperoleh hasil yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas laporan kegiatan dan hasil usaha Perusahaan sesuai dengan prinsip GCG;
3. Meningkatkan fungsi pengawasan internal dalam aspek Health, Safety, Security & Environment (HSSE) dari sisi pengelolaan tata kelola dan sumber daya Perusahaan untuk memperoleh hasil yang optimal;
4. Meningkatkan fungsi pengawasan internal dalam aspek Teknologi lnformasi dari sisi pengelolaan tata kelola dan sumber daya Perusahaan untuk memperoleh hasil yang optimal;
5. Meningkatkan fungsi pengawasan internal dalam aspek pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Komite Tata Kelola Terintegrasi
Ketua merangkap Anggota

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PGN Tbk
72 th

Pendidikan
S3 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
S2 MSDM di American World University
S2 MSDM di STM IMMI, Jakarta
S2 Hukum di STIH IBLAM
S1 Administrasi Negara STIA Bandung
S1 MSDM di STIA-LAN Jakarta
S1 Administrasi Pembangunan di UT Bandung

Karir
2024 - Agustus 2025: Komisaris Independen PT PGN Tbk
2011 - 2012: Deputi Pendidikan Lemhannas RI - Lembaga Ketahanan Nasional
2006: Komandan Pusat Pendidikan Infantri TNI AD

Wakil Ketua merangkap Anggota

Ketua Komite NRGCG PT PGN Tbk
72 th

Pendidikan
S3 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
S2 MSDM di American World University
S2 MSDM di STM IMMI, Jakarta
S2 Hukum di STIH IBLAM
S1 Administrasi Negara STIA Bandung
S1 MSDM di STIA-LAN Jakarta
S1 Administrasi Pembangunan di UT Bandung

Karir
2024 - Agustus 2025: Komisaris Independen PT PGN Tbk
2011 - 2012: Deputi Pendidikan Lemhannas RI - Lembaga Ketahanan Nasional
2006: Komandan Pusat Pendidikan Infantri TNI AD

Sekretaris (tidak merangkap Anggota)

Direktur Manajemen Risiko PT PGN Tbk
55 th

Pendidikan
2002: S2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
1996: S1 Akuntansi, Universitas Trisakti

Karir
2022 - 2025: Group Head Operational Risk, Internal Control & Business Continuity PT Perusahaan Gas Negara Tbk
2021 - 2022: Division Head Treasury PT Perusahaan Gas Negara Tbk
2019 - 2021: Direktur Keuangan & Administrasi PT Gagas Energi Indonesia
2017 - 2019: Senior Executive Officer Taxation PT Perusahaan Gas Negara Tbk
2013 - 2016: Direktur Keuangan & Administrasi PT PGN LNG Indonesia
2011 - 2013: Direktur Keuangan PT Saka Energi Indonesia
2010: Kepala Divisi Akuntansi PT Perusahaan Gas Negara Tbk
1997 - 2010: Divisi Akuntansi PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Anggota

Anggota
-

- Ketua Komite PMRPU PT PGN Tbk
- Ketua Komite Audit PT PGN Tbk
- Komisaris Utama* PT Pertamina Gas
- Komisaris Utama* PT Saka Energi Indonesia
- Komisaris Utama* PT PGAS Solution
- Komisaris Utama* PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
- Komisaris Utama* PT Permata Graha Nusantara
- Komisaris Utama* PT Transportasi Gas Indonesia
- Komisaris Utama* PT Gagas Energi Indonesia
- Komisaris Utama* PT PGN LNG Indonesia
- Komisaris Utama* PT Pertagas Niaga
- Komisaris Utama* PT Perta Daya Gas
- Komisaris Utama* PT Perta Samtan Gas
- Komisaris Utama* PT Perta Arun Gas
- Komisaris Utama* PT Solusi Energi Nusantara
- Komisaris Utama* PT Permata Karya Jasa
- Komisaris Utama* PT Widar Mandripa Nusantara
- Komisaris Utama* PT Telemedia Dinamika Sarana

Keterangan* :
Anggota Komite TKT bersifat Ex Officio - Jika Anak/Cucu Perusahaan tidak memiliki Komisaris Utama, maka dapat diwakilkan oleh Komisaris Independen atau Komisaris dengan masa jabatan terlama.
Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan kepada Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 berfungsi :
a. Sebagai perangkat Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kegiatan entitas PGN Group yang terkait dengan bidang tugas Komite TKT.
b. Sebagai penyedia rujukan dan informasi untuk Dewan Komisaris Perseroan tentang kegiatan entitas PGN Group yang terkait dengan bidang tugas Komite TKT.
Anggota Komite TKT terdiri dari Komisaris Perseroan, Komisaris Utama atau Komisaris lndependen atau Komisaris dengan masa tugas yang paling lama (dalam hal tidak terdapat Komisaris Utama) dari Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagai penghubung resmi perusahaan yang mengelola arus informasi dan memastikan keterbukaan informasi yang akurat serta tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan berfokus pada penyediaan dukungan untuk berbagai kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan rapat internal strategis, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas korporasi.

ACGS Assessment

PGN melakukan assessment GCG dengan parameter ASEAN CG Scorecard (ACGS) dengan hasil sebagai berikut:

Part.A Hak-Hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham (Rights and Equitable Treatment of Shareholders)

Part B. Keberlanjutan dan Ketahanan (Sustainability and Resilience)

Part C. Pengungkapan dan Transparansi (Disclosure and Transparency)

Part D. Tanggung Jawab Dewan (Responsibilities of the Board)

BONUS

PENALTY

Program Anti Bribery

PGN Berkomitmen Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001, dengan Konsisten menerapkan 4 No's

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan PGN yang berkenaan dengan benturan kepentingan, penerimaan, penolakan, pemberian dan permintaan gratifikasi di lingkungan Perseroan agar sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sehingga dapat mendorong pelaksanaan etika usaha dan etika kerja,

pencegahan benturan kepentingan, pencegahan kecurangan, serta penyimpangan perilaku lainnya. Kebijakan ini mengatur prinsip kehati-hatian yang terkait dengan benturan kepentingan, etika dalam penerimaan, penolakan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.
Pedoman Perilaku Etika

Perseroan telah memiliki Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) . Dalam pengembangan GCG, PGN telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika Perseroan. Perseroan senantiasa mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi,dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Etika Kerja. Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan tuntunan sikap dan perilaku yang dituntut dan berlaku bagi seluruh jajaran Perseroan.
Piagam Audit Internal

Keberadaan Divisi Audit Internal yang profesional merupakan syarat dan berperan penting dalam mendorong serta menjaga pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Agar pengawasan internal berjalan efektif, diterima, dan didukung satuan kerja lain serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan maka perlu diatur struktur perusahaan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab serta ruang lingkup Divisi Audit Internal yang dituangkan dalam Piagam Audit Internal.

Piagam ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Divisi Audit Internal agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara profesional serta untuk dipahami oleh satuan kerja lain agar mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan internal secara efektif sesuai standar audit yang berlaku dan sejalan dengan kebutuhan PGN.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Panduan Tata Kelola Perusahaan merupakan pedoman dasar bagi PGN untuk menjalankan bisnis. Panduan tersebut juga memberikan arahan bagi Insan PGN untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam aktivitas kerja.
Piagam Manajemen Resiko

Manajemen Resiko adalah salah satu pilar dari Tata Kelola yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh di Perusahaan. Dalam mewujudkan tujuan dan target serta melaksanakan salah satu pilar Tata Kelola, Perusahaan menyadari pentingnya untuk mengelola resiko mulai dari aspek strategis sampai dengan operasional. Untuk mengelola resiko dengan tepat, PGN sejak tahun 2008 melaksanakan implementasi Kerangka Manajemen Resiko

yang terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan resiko dan meningkatkan performa Perusahaan. Kerangka ini memasukkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independenden, kewajaran, dan kesetaraan.